Tue. Mar 31st, 2020

Kopi17an

Konten Pilihan Satu Tujuan

Dipanggil KPK Terkait Kerugian Negara Rp 186 Miliar, Dirut Jasa Marga Mangkir?

3 min read
Dipanggil KPK Terkait Kerugian Negara Rp 186 Miliar, Dirut Jasa Marga Mangkir?
Sharing is Caring

Entah mengapasaat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk kedua kalinya guna diperiksa terkait penyidikan kasus korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Jasa Marga sekaligus Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) periode 2018-2023, Desi Arryani mangkir dari panggilan itu, Senin (16/3/2020).

KPK memanggil Desi dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Divisi III PT Waskita Karya. Desi diagendakan kembali diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Divisi ll PT Waskita Karya Fathor Rachman (FR).

Sampai saat ini KPK belum mengetahui alas an mangkirnya Desi kali ini. “Penyidik belum memperoleh informasi,”ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta. Karenanya KPK pun, mengingatkan Desi untuk kooperatif memenuhi panggilan penyidik jika kembali dijadwalkan ulang untuk diperiksa.

“Karena tentu jika sengaja tidak memenuhi panggilan penyidik maka penyidik akan mengambil langkah-langkah sesuai hukum acara yang berlaku,”ingat Ali.

Baca juga  PA 212 Akan Gelar Reuni Di Monas: Kami Ingin HRS Hadir

Pertama kali, KPK sudah pernah memeriksa Desi pada 21 November 2019 untuk tersangka Fathor. Saat itu, KPK mengonfirmasi Desi perihal pengetahuan dan peran yang bersangkutan selaku Kepala Divisi III PT Waskita Karya terkait sejumlah proyek subkontraktor.

Di luar Fathor, KPK juga telah menetapkan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar sebagai tersangka.

Disinyalir Fathor, Yuly beserta kawan-kawannya telah melakukan penunjukkan ke beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Padahal, kemudian diketahui bahwa sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain. Namun mereka tetap membuat pekerjaan itu seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini.

KPK mensinyalir keempat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Namun, atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut.

Baca juga  Presiden Jokowi : Masa Cangkul Saja Impor

Sebagai modus, selanjutnya perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

Terkait kasus ini, KPK telah berkoordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan perhitungan sementara mengenai kerugian yang dialami negara. Hasilnya persekongkolan ini diduga telah membuat kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp186 miliar.

Adapun prekiraan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.

keempat perusahaan subkontraktor tersebut diduga mendapat “pekerjaan fiktif” dari sebagian proyek-proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai. Total terdapat 14 proyek terkait pekerjaan fiktif antara lain proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat, proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta, proyek Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, proyek PLTA Genyem, Papua, dan proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat.

Baca juga  Gerindra: Pemindahan Ibu Kota Telan Biaya Rp 446 T, Jokowi Sangat Mungkin Utang Ke China!

Selain itu juga ada, proyek “fly over” Tubagus Angke, Jakarta, proyek “fly over” Merak-Balaraja, Banten, proyek Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta, proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W 1, Jakarta, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali, proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Jika nanti telah terbukti secara hukum, Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP

(Visited 2 times, 1 visits today)

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.