Tue. Sep 22nd, 2020

Kopi17an

Konten Pilihan Satu Tujuan

Beda Pendapat Anggota Komisi I DPR dengan Komnas HAM soal Nasib WNI Eks ISIS

2 min read
Beda Pendapat Anggota Komisi I DPR dengan Komnas HAM soal Nasib WNI Eks ISIS
Sharing is Caring


 Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan, wacana pemulangan warga negara Indonesia eks anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tak bisa disikapi secara sepotong-sepotong. Menurut dia, WNI mana pun yang dengan sengaja meninggalkan Tanah Air untuk bergabung bersama ISIS, punya tujuan yang sama yaitu untuk berperang di sebuah negara. Oleh karena itu, tak bisa dikelompokkan antara yang aktif sebagai ISIS dengan yang hanya menjadi pendukung. Apalagi, pada dasarnya terorisme adalah kejahatan kemanusiaan.

“Jangan kemudian kita memisahkan yang aktif efektif jadi pembangkang, dengan ini perempuan dan anak jadi support system yang terpapar oleh sebuah ideologi tertentu, jangan berpikir seperti itu,” kata Willy dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020). Komnas HAM Sebut RI Tak Punya UU Hilangkan Kewarganegaraan, Juga untuk Eks ISIS Willy mengatakan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, seseorang yang berpindah ke negara tertentu akan gugur kewarganegaraannya sebagai WNI. Apalagi jika orang tersebut sudah meninggalkan negaranya dalam waktu yang lama, bahkan sampai 5 tahun tanpa ada kejelasan administratif.

Baca juga  Novel Bamukmin Tuduh Jokowi Menyesatkan

 “Kalian kalau mau macam-macam, kalau hanya sekadar proses membela hal-hal tertentu ini akibatnya, kalian akan kehilangan kewarganegaraan, terlunta-lunta,” kata dia.

Berbeda dengan Willy, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa tidak semua WNI yang pernah bergabung dengan ISIS punya rekam jejak yang sama. Sebagian dari mereka ada yang sudah lebih dari lima tahun meninggalkan Indonesia, ada yang belum sampai lima tahun.

Ada yang bergabung dengan ISIS karena kemauan sendiri, ada pula para istri yang dibawa suaminya atau anak yang dibawa oleh orang tuanya. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal ini, diperlukan kecermatan pemerintah. “Sebesar 60 persen itu anak-anak di bawah 12 tahun, apakah sama dengan seorang kombatan yang sangat ideologis anti apapun dengan Indonesia, kan beda,” kata Taufan.

Baca juga  Defisit Hingga Rp15,5 Triliun, BPJS Kesehatan Punya Utang ke 5.000 Rumah Sakit
(Visited 5 times, 1 visits today)

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.