Wed. Sep 23rd, 2020

Kopi17an

Konten Pilihan Satu Tujuan

Tengah Heboh Revisi UU KPK Typo, KPK Justru Berhasil OTT Bupati Lampung Utara

2 min read
OTT Bupati Lampung Utara

OTT Bupati Lampung Utara

Sharing is Caring

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangai revisi UU KPK dan malah mengembalikannya ke DPR karena ada salah ketik (typo).

Seperti yang dilansir tempo dotco (6/10/2019), Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pemerintah mengembalikan UU KPK kepada DPR karena adanya salah ketik. Hal itu juga yang menjadi alasan Presiden Jokowi belum menandatangani UU tersebut.

Menanggapi kesalahan tersebut, diberitakan tempo dotco (6/10/2019), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menganggap kesalahan pengetikan atau typo di dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Revisi UU KPK) adalah skandal besar.

Secara tegas, YLBHI menganggap hal itu bukan cuma kesalahan administratif semata.

Baca juga  Sebut Catur Haram, Ustadz Abdul Somad Akhirnya Beri Klarifikasi Begini

“Pengakuan adanya kesalahan typo itu sebenarnya sebuah skandal besar, karena perdebatan dalam UU itu titik koma saja berdampak besar pada makna dari pasal,” kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI, M. Isnur di kantornya, Jakarta, seperti yang dikutip tempo dotco (6/10/2019).

Lalu seperti apa sebenarnya kesalahan yang dimaksud?Tempo dotco (6/10/2019) memaparkan kesalahan pengetikan ada pada Pasal 29 mengenai syarat menjadi pimpinan KPK. Dalam pasal itu tertulis bahwa syarat menjadi pimpinan KPK berumur 50 tahun, namun dalam keterangan yang ditulis dalam tanda kurung disebut ’empat puluh tahun’. Mantan Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Atgas mengatakan usia minimal menjadi komisioner KPK seharusnya ditulis 50 tahun.

Baca juga  Kerusuhan Di Gedung KPK, Massa Demo Bakar Ban, Kain Hitam dan Karangan Bunga

Melihat typo yang terjadi, Isnur menganggap kesalahan pengetikan itu merupakan bukti kecacatan dalam pembahasan UU KPK yang baru. Isnur terus terang merasa heran bagaimana kesalahan itu dapat luput dari ratusan anggota DPR dan Kementerian Hukum dan HAM yang terlibat pembahasannya?

Senada dengan YLBHI, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Fajri Nursyamsi juga menganggap typo tersebut bukan semata kesalahan teknis. Ia menganggap ada substansi yang sudah berubah dalam pembahasan UU KPK.

“Itu bukan salah ketik, karena saat pengesahan bersama seharusnya sudah sangat detail pembahasannya, dari substansi hingga titik dan koma,” katanya seperti yang dikutip tempo dotco (6/10/2019).

Hebatnya, ketika revisi UU tentangnya tengah didera skandal typo tersebut, KPK malah berhasil melakukan tangkap tangan (OTT), Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Baca juga  Terungkap Ini Tuntutan Aksi Mujahid 212 Ketika Orasi ! Ternyata Adalah

“Benar ada kegiatan tim di Lampung Utara,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah seperti yang dikutip detikcom (6/10/2019).

Dalam OTT tersebut, ada empat orang yang diamankan KPK.

“KPK mengamankan total 4 orang sejak sore hingga malam ini,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif seperti yang dikutip detikcom (6/10/2019).

Di luar Agung, KPK juga berhasil mengamankan dua orang kepala dinas dan seorang perantara.

(Visited 18 times, 1 visits today)

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.