Sat. Sep 26th, 2020

Kopi17an

Konten Pilihan Satu Tujuan

Akhirnya DPR Mengesahkan Revisi UU KPK, Mari Kita Lihat Ini, KPK Makin Melemah Atau Kuat ?

2 min read
DPR Mengesahkan Revisi UU KPK

DPR Mengesahkan Revisi UU KPK

Sharing is Caring

Melalui Rapat Paripurna kesembilan tahun sidang 2019 – 2020 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/09/19). Akhirnya DPR RI telah mengesahkan revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjadi undang-undang lantaran sudah mendapat persetujuan yang diambil dalam rapat tersebut. Mari kita lihat ini. Apa KPK makin melemah atau kuat ?

Nah, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK jadi UU.

‘Tahapan pengesahan, kita lakukan tahapan ini, setelah itu kita bisa berikan nota,’ kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Selanjutnya, Fahri Hamzah menanyakan persetujuan para anggota yang hadir dalam Rapat Paripurna itu.

‘Keputusan pertama apakah pembicaraan tingkat dua terhadap UU KPK dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Kedua apakah pembicaraan tingkat dua terhadap UU KPK dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?’ ujar Fahri Hamzah.

Ternyata, para anggota DPR yang jadi peserta sidang pada kesempatan itu pun serempak beri respons pertanyaan Fahri Hamzah tersebut dengan menyatakan persetujuannya. Simak !

Baca juga  Tjahjo Kumolo: ASN Kalau Masuk Kantor, Lepas Cadarnya! Komnas HAM Langsung Jawab Begini

‘Setuju,’ kata para peserta dalam sidang Paripurna.

Publik Dipersilakan Gugat RUU KPK Ke MK

Terkait hal di atas, akhirnya publik dipersilakan gugat RUU KPK ke MK (Mahkamah Konstitusi) bila tak setuju revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Begini kata Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR RI. Ternyata adalah mari kita simak lebih lanjut.

‘Rakyat yang punya legal standing dapat melakukan gugatan terhadap UU (UU KPK), tidak ada masalah,’ ujar Fahri Hamzah kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/09/19).

Menurutnya, melayangkan gugatan ke MK terhadap hasil revisi sebuah regulasi, merupakan mekanisme dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia.

Baca juga  KPK Ungkap Fakta Mengejutkan Seputar Revisi UU KPK

Soal aksi unjuk rasa yang menolak pelemahan KPK, Fahri menilai hal itu juga nggak masalah.

‘Tetap jalan, enggak masalah. Orang demo kan pernyataan pendapat, saya dan semua harus didengar, semua harus diterima, nanti mekanismenya ada,’ imbuhnya.

Bagaimana menurut Anda ? Apa dengan disahkannya RUU KPK jadi Undang-undang bakal melemahkan KPK atau malah menguatkan lembaga tersebut ?

(Visited 24 times, 1 visits today)

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.