Sun. Sep 20th, 2020

Kopi17an

Konten Pilihan Satu Tujuan

Soal Khilafah Bahkan Ada Di AD/ART FPI. Masihkah Mau Menyangkal ?

2 min read
AD/ART FPI

AD/ART FPI

Sharing is Caring

FPI , nampaknya akan semakin sulit mendapatkan izin perpanjangan dari Kemendagri untuk terus eksis. Pasalnya mereka sudah terang-terangan dengungkan khilafah sebagai salah satu tujuannya.

Hal itu bahkan diakui oleh Jubirnya, Slamet Ma’arif. Tidak hanya pada saat Ijtimak ulama 4 di Bogor kemarin yang salah satu poinnya menyatakan wajib menegakan khilafah, tetapi di AD/ART FPI ternyata memang kata kata khilafah secara gamblang disebutkan.

Sebagaimana diketahui, Jubir FPI , Slamet Ma’arif adalah termasuk jajaran penting di ijtimak ulama 4 bersama Yusuf Martak. Bahkan acara itu dibuka langsung melelui teleconferen oleh Imam FPI, Habib Rizieq dari Makkah.

Salah satu butir rekomendasinya menyebut, bahwa pengakan khilafah adalah kewajiban umat Islam. Mereka juga mencita-citakan NKRI bersyariah.

Baca juga  Dianggap Bermanuver, PA 212 Akan 'Usir' Amien Rais Dari Penasihat

Nah, ternyata soal AD /ART , kata Slamet memang benar. Dan Ia jujur bahwa hal itulah yang membuat izin FPI terkendala oleh negara.

Sebagaimana CNN Indonesia melaporkan, Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif mengatakan Kementerian Agama tak kunjung memberikan surat rekomendasi untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) karena AD/ART FPI menyinggung soal khilafah nubuwwah.

FPI belum mengajukan kembali permohonan perpanjangan SKT sebagai ormas ke Kemendagri karena masih belum mendapatkan surat rekomendasi dari Kemenag.

“Yang justru lama itu di Depag (Kemenag), tapi kemarin sudah ada langkah untuk dialog, diskusi dengan kami, pasal yang masih dipersoalkan dan masih perlu penjelasan dari kami, yakni pasal 6 tentang penegakan khilafah nubuwwah,” kata Slamet saat ditemui di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Senin (5/6) dikutip CNN Indonesia.

Baca juga  Dubes RI Sebut HRS Serobot Do'a di Makam Mbah Moen, Ini Klarifikasi FPI

Slamet menjelaskan bahwa khilafah nubuwwah yang dimaksud FPI adalah memperkuat kerja sama umat Islam antarnegara. Misalnya seperti menyatukan mata uang berbagai negara mayoritas Islam menjadi dinar.

Dia menyebut Kemenag kurang memahami soal khilafah nubuwwah. Slamet bahkan merasa diperlambat oleh Kemenag dalam melengkapi berkas-berkas untuk mengajukan permohonan perpanjangan SKT ke Kemendagri.

Diketahui, dalam AD/ART, FPI ingin menempuh 10 langkah untuk merealisasikan khilafah nubuwwah. Di antaranya, FPI ingin meningkatkan fungsi dan peran Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Kang Slamet, ya tentu saja lah Kemenag menghalangi dan tak mau memberikan rekomendadi. NKRI Harga Mati dengan Pancasila yang ada saat itu adalah final. Tak boleh ada pihak pihak lain yang mau coba coba mengusik.

Baca juga  Eks Presidium 212 Tuding Susi Pudjiastuti Punya Agenda Tersembunyi Soal Program Makan Lele

Sistem khilafah itu bertentangan dengan demokrasi Pancasila, maka tak boleh diterapkan di Tanah Air, karna pasti akan menimbulkan konflik besar. Tidak mudah membuat landasan bernegara.

Begitu juga Pancasila tanpa ada bersyariah itu adalah hasil kesepakatan para ulama dan tokoh bangsa kemerdekaan dulu. Jangan lagi diutak-utik. Cita cita NKRI bersyariah pernah diperjuangkan oleh DI dan TII yang pada akahirnya berujung pemberontakan. Apakah anda, FPI ingin meniru seperti itu ? Tentu saja jangan sampai terjadi jika tak ingin bernasib seperti DI dan TII.

(Visited 21 times, 1 visits today)

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.