Mon. Jul 6th, 2020

Kopi17an

Konten Pilihan Satu Tujuan

Amien Rais Tawarkan Rekonsiliasi 55:45 Pasca-Pilpres

2 min read
Amien Rais

Amien Rais

Sharing is Caring

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengaku telah bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subiantio pada Selasa (16/7/2019) sore. Ia memastikan bahwa Prabowo tidak membahas soal bagi-bagi kursi saat bertemu dengan Jokowi pada Sabtu (13 Juli 2019) yang lalu.

Terkait soal rekonsiliasi, Amien menyebut bahwa rekonsiliasi harus betul-betul objektif. Jika memang betul untuk kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air, memperkuat ketahanan bangsa, perbaikan kekuatan militer, pro kepada rakyat, dan pro terhadap pasal 33 UUD 1945, maka hal tersebut bisa dipertimbangkan jika menginginkan adanya rekonsiliasi.

“Tentu kekuatannya seperti terefleksikan di dalam hasil menurut versi KPU yang didukung oleh MK, paling enggak 55-45 (persen),” kata Amien seperti dikutip republika.co.id (16 Juli 2019).

Namun, jika tidak, Amien menyebut hal itu merupakan kooptasi, dan rekonsiliasi tidak akan terwujud.

“Dan jelas sekali akan memilih sebagai oposisi yang bertanggungjawab, demokratis, terbuka, santun, etis,” tegas Amien.

Reaksi Anak Buah SBY

Karuan saja pernyataan Amien Rais yang dianggap nyeleneh tersebut sontak di-skakmat anak buah SBY yang juga Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean. Ia menyebut sebuah rekonsiliasi bukan untuk bagi-bagi kekuasaan.

Baca juga  Amien Rais: Menteri-Menteri Jokowi Yang Tak Bermutu Harus Dijewer

“Rekonsiliasi bukan pula ajang tawar menawar berbagi kekuasaan. Bukan pembagian kekuasaan di pemerintahan berdasarkan suara pemilih seperti yang disampaikan Amin Rais 55 : 45 persen,” cuit Ferdinand melalui akun twitternya @FerdinanHaean2 (18/7/2019).

Menurut Ferdinand, makna rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019 adalah untuk menyatukan bangsa yang sempat terbelah karena perbedaan pilihan politik.

Terkait pemahaman Amien Rais yang memaknai rekonsiliasi dengan porsi kekuasaan 55:45 sesuai jumlah suara hasil Pilpres 2019, Ferdinand menyebutnya sebagai upaya yang cenderung akan kembali membelah bangsa.

“Pemikiran macam apa itu rekonsiliasi berbagi kekuasaan 55 : 45 persen berdasarkan suara pemilih? Bukankah pemikiran seperti ini akan membelah bangsa? Nanti minta APBN juga 45 persen, minta kabinet 45 persen, minta rakyat 45 persen, minta wilayah 45 persen. Hahahaha kocak luh..!,” cuit Ferdinand seperti dikutip suara.com (18 Juli 2019).

Pemenang yang Berhak Mengatur

Pernyataan Ferdinand Hutahaean ada benarnya. Bisa hancur negara ini kalau rekonsiliasi dimaknai dengan bagi-bagi kekuasaan berdasarkan hasil suara Pilpres.

Baca juga  Tak Hanya Penumpang Gelap, Prabowo Juga Disebut Ditunggangi 'Kekasih Gelap'

Di negara demokrasi mana pun, kontestasi Pilpres hanya akan menghasilkan satu kandidat sebagai pemenang. Pemenang Pilpres inilah yang berhak untuk mengatur dan mengelola pemerintahan, termasuk menentukan para pembantunya di kabinet.

Jika demokrasi telah benar-benar matang, rekonsiliasi pun tidak pernah dikenal karena memang tidak ada konflik. Kalau toh konflik itu terjadi selama Pilpres berlangsung, hal itu dimaknai sebagai bagian dari proses dan dinamika demokrasi.

Namun, jika lembaga penyelenggara Pemilu sudah mengumumkan hasil pemenang Pilpres, konflik pun selesai dan kembali menyatu untuk bersama-sama membangun bangsa sesuai dengan caranya masing-masing.

(Visited 19 times, 1 visits today)

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.