Kopi17an

Konten Pilihan Satu Tujuan

Gugatan Prabowo Ditolak, Jokowi: Keputusan MK adalah Final

2 min read

Suasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

Sharing is Caring

Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil Pilpres 2019 harus dihormati semua pihak.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdana Kusuma, Kamis (27/6/2019) malam.

“Putusan MK adalah bersifat final, sehingga harus dihormati oleh seluruh pihak. Terima kasih kepada MK yang telah memutuskan secara seadil-adilnya,” kata Jokowi. Sengketa Pilpres

Kepada warga, Jokowi meminta menyudahi perbedaan politik untuk keutuhan bangsa serta negara.

“Tidak ada lagi 01 atau 02. Walau ada perbedaan saat pilpres, presiden dan wapres terpilih adalah presiden dan wapres bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Mahkamah Konstitusi resmi menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Kamis (27/6/2019).

Baca juga  Puisi Cinta Dan 7 Foto Kenangan Kemesraan Almarhum Habibie Dan Istrinya

Hal itu merupakan konklusi dalam sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK, Kamis malam sekitar pukul 21.00 WIB.

“Mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk keseluruhan. Dalam pokok permohonan, majelis menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan kesimpulan amar putusan.

Sebelum menyatakan menolak, Anwar menyatakan dalam berkas putusan, MK menyatakan berwenang mengadili permohonan a quo dari pemohon.

Pemohon, dalam hal ini Prabowo – Sandiaga, dipastikan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

MK juga menilai permohonan pihak pemohon diajukan sesuai tenggat waktu yang diatur dalam perundang-undangan.

“Karenanya, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.”

Baca juga  5 Agustus, Para Ulama Berkumpul Bahas Upaya Pemulangan Habib Rizieq!

Baca Juga : Jelang Putusan MK, Pelaku Ujaran Kebencian ke Presiden Ditangkap

(Visited 5 times, 1 visits today)